TEGAS!!! GP Ansor Kuatkan Komitmen Tolak PKI dan Khilafah

Rabu, 17 Oktober 2018

ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – Ketua Divisi Anti Teror GP Ansor Nuruzzaman mengatakan sikap GP Ansor terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) menolak, dan kepada khilafah menolak. NKRI tidak hanya diperjuangakan oleh mayoritas umat Islam. Karena indonesia negara yang dibuat dan disepakati oleh berbagai agama.

“Di agama kami orang islam apabila meninggalkan kesepakatan wajib dibunuh, karena berkhianat, kami anak muda NU tetap menjaga NKRI dari ideologi yang merubah negara ini,” kata Nuruzzaman di sebuah diskusi yang mengusung tema ‘Membedah Agenda Politik Komunisme & Khilafah di Pilpres 2019’ di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Dirinya pun mengungkapkan soal khilafah yang ada di organisasi Hizbut Tahir Indonesia (HTI), itu organisasi poilitik bukan organisasi dakwah.

“Kenapa dilarang di negara Islam, itu pertanyaannya. Kalau HTI tidak dilarang di Indonesia, tetapi semua negara tidak menolaknya. Kalau HTI memiliki cita-cita merubah menjadi khilafah, masuk konstitusi jadi parpol. Perjuangan konstitusi di negara ini, sistem demokrasi di pemerintahan di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu metode perjuangan HTI ada tiga tahap, pertama melakukan kaderassai mereka sudah melakukan 1500 orang. “Dan saya melihat ini tidak akan ikut pemilu. Yang kedua sosialisasi kepada masyarakat dengan mengibarkan bendera kata kata ilahi berwarna hitam. Semangat beragama di Indonesia cukup tinggi. Penting belajar menuntut ilmu,” ucapnya.

Kemudian, adalah merebut kekuasaan. Salah satu metode merebut kekuasa HTI, melakukan lobi kedua orang yang memiliki kekuatan. HTI di jordania parpol, mereka melakukan kudeta

“Di Irak melakukan dua kali kudeta. Kalau dibiarkan HTI akan melakukan kudeta, kalo dibiarkan mereka akan sama seperti PKI,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komunisme dan khilafah adalah dua ideologi politik terlarang di Indonesia. Ideologi pertama dilarang melalui TAP MPRS XXV/1966 tentang Larangan PKI dan Paham Komunisme di Indonesia. Yang kedua dilarang Perppu 2/2017 tentang Ormas yang telah disahkan DPR menjadi UU. Kedua ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Kendati telah dilarang UU, ideologi tentu tak lantas mati. Artinya, meski secara organisasional kedua ideologi tersebut sudah tak memiliki tempat bemaung lagi, namun ideologi itu akan tetap hidup melalui kader-kader, simpatisan dan para pengikutnya. Malah kemungkinan lebih militan dalam mempeljuangkan ideologi mereka karena menghadapi tantangan. Di satu sisi, mereka lebih sukar dideteksi karena sudah tidak memiliki organisasi lagi.  (ISNU)

Sumber: Harakatuna

No Responses

Tinggalkan Balasan