Komandan Densus 99: Jika Dibiarkan, HTI Bisa Seperti PKI

Senin, 15 Oktober 2018

ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – GP Ansor menolak keras keberadaan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia. Apabila pergerakan HTI kerap diabaikan, HTI bisa menjadi PKI di masa kini.

Demikian disampaikan oleh Komandan Densus 99 Banser PP GP Ansor Nurruzaman dalam diskusi bertajuk ‘Membedah Agenda Politik PKI dan Khilafah’ di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Nurruzaman menjelaskan bahwa HTI merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik bukan menyebarkan dakwah keagamaan. Oleh karenanya banyak yang menilai HTI ingin mengubah dasar negara yakni pancasila menjadi syariat Islam.

“HTI itu organisasi politik bukan organisasi dakwah. Kenapa dilarang di negara Islam? Itu pertanyaan. Kalau HTI tidak dilarang di Indonesia, semua negara tidak menolaknya,” kata Nurruzaman.

Nurruzaman pun mengungkapkan setidaknya ada tiga tahap yang dijalankan HTI. HTI merekrut setidaknya 1500 orang untuk mengikuti gerakan tersebut, dirinya memastikan ribuan pengikut itu tidak akan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

Setelah itu, mereka akan melakukan sosialisasi dengan mengibarkan bendera warna hitam dengan bertuliskan Tauhid.

Selanjutnya ialah merebut kekuasaan. Nurruzaman menjelaskan bahwa metode HTI supaya bisa merebut kekuasaan ialah dengan melobi pihak-pihak yang memiliki kekuatan.

Dengan melihat metode HTI di beberapa negara luar, Nurruzaman takut apabila HTI berhasil melakukan kudeta.

“Salah satu metode merebut kekuasan, HTI melakukan lobi kedua orang yang memiliki kekuatan. HTI di Jordania itu parpol, mereka melakukan kudeta. Kalau dibiarkan HTI akan melakukan kudeta, mereka akan sama seperti PKI,” ujarnya.

Meskipun begitu, Nurruzaman sempat menantang HTI apabila memang memiliki cita-cita mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, HTI harus berani mengubah konsep menjadi partai politik.

“Kalau HTI memiliki cita-cita merubah menjadi khilafah, masuk konstitusi jadi parpol. Perjuangkan konstitusi di negara ini, sistem demokrasi di pemerintahan di Indonesia jadi tauhid,” pungkasnya. (ISNU)

Sumber: Harakatuna

No Responses

Tinggalkan Balasan