KEJAM!!! Begini Cara Orde Baru Membungkam dan Mengkebiri Para Ulama

Kamis, 21 September 2017

ISLAMNUSANTARA.COM – Salah satu tokoh pengasuh sebuah Pesantren di Cidahu, Padeglang, Abuya Dimyati Banten saat menjelang Pemilu 1977, tepatnya sebelum shalat jumat pada 11 Maret 1977, berkata kepada seorang kepala desa, agar warga desa jangan digiring paksa untuk mendukung salah satu partai Pemilu. Si kepala desa mencoba memobilisir warga desa agar memilih Golkar.

Caranya ia mengatakan “Golkar itu pemerintah” dengan maksud agar masyarakat awam di kampung yang tidak sekolah di Banten dan Jawa Barat memilih Golkar. Abuya Dimati balas mengatakan: “Pemerintah itu RI, bukan Golkar.”

Situasi pun memanas. Akhirnya, menjelang Pemilu 1977, pada 14 Maret 1977, Abuya Dimyati ditangkap  polisi. Dia divonis bersalah dan dihukum penjara selama enam bulan penjara.

Saat itu, kawasan di sekitar kediaman Dimyati di Cidahu dianggap sebagai basis PPP, satu-satunya partai Islam. Menjelang kampanye PPP, pasokan BBM pun distop dan membuat masyarakat kesulitan beraktivitas dan membuat kampanye PPP terancam gagal. Salah satu folklore masyarakat terhadap sosok Dimyati adalah kemampuannya mengubah air yang ada di kolamnya sebagai bahan bakar sebagai respons atas penyetopan BBM itu (Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten, Jurnal Mimbar vol. 31 no. 2).

Setelah Pemilu 1977, orang-orang di lingkaran Soeharto begitu risih melihat dalam Pemilu 1977, di mana PPP meraih 29, 3 persen suara. Itulah pencapaian tertinggi PPP dalam seluruh Pemilu di era Orde Baru.

Masa Orde Baru adalah masa di mana ulama “dikebiri” secara sosial maupun secara politik. Ulama harus menerima program-program pemerintah, jika tidak ancaman kekerasan, pengucilan hingga pemenjaraan pun di depan mata. Misalnya dalam soal program Keluarga Berencana (KB) dan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Pandangan banyak kalangan ulama terhadap kedua program pemerintah tersebut tentunya adalah mengharamkannya.

Salah satu ulama lokal yang mengalami tindakan represif adalah Kiai Sarmin dari Banten. Ia juga menerima tindakan kekerasan karena sering memberikan ceramah yang menolak atau menganjurkan warga untuk tidak ikut program KB. Kiai Sarmin menggunakan argumen-argumen keagamaan, dan itu seharusnya sah-sah saja. Namun, hal itu dianggap sebagai perlawanan terhadap Orde Baru (Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten).

 

Pembungkaman Ulama di Kalimantan dan Solo

Jauh di Kalimantan Selatan setidaknya ada Safriansyah alias Kai Amang dan Jamhari Arsyad. Keduanya pegawai Departemen Agama di Amuntai, kabupaten Hulu Sungai Utara sekarang. Keduanya akrab layaknya keluarga. Keduanya punya pengaruh di masyarakat Banjar yang relijius di sana.

“Hulu Sungai Utara itu basisnya Nadlatul Ulama (NU), golongan tua. Kecuali kecamatan Alabio, cabang Muhamadiyah di Kalimantan Selatan. Di Amuntai ada Pondok pesantren tua namanya Rasyidiyah Khaliyadah (Rakha Amuntai) yang dekat dengan figur Idham Chalid […] yang membidani PPP,” ujar putra Jamhari Arsyad, Muhammad Iqbal, sejarawan dan pengajar sejarah di IAIN Palangkaraya.

Iqbal mengatakan ayahnya adalah kader Idham Chalid yang merupakan tokoh PPP. Aneh jika seorang kader PPP sekaligus tokoh Islam macam Kai Amang danJamhari Arsyad tak dukung PPP dan malah ikut Golkar. Wajar jika mereka tak mau mengikuti ajakan tim sukses Golkar.

“Tiap ada orang yang mengajaknya kampanye, abahku sembunyi di balik lemari,” cerita Iqbal tentang almarhum ayahnya. Setelah Pemilu malapetaka pun terjadi. Kai Amang dipecat. Sementara Jamhari memang tak dipecat dari Departemen Agama, melainkan dimutasi ke Kabupaten Barito Kuala yang terisolir di masa Orde Baru itu.

Marle Ricklefs, dalam Mengislamkan Jawa (2012), mencatat pada akhir 1960an, Abdullah Sungkar, Abu Bakar Baasyir dan beberapa tokoh lain mendirikan radio yang mempromosikan reformasi Islam di Solo. Radio itu pernah menjalin kerja sama dengan Al Irsyad. Sungkar dan Baasyir dianggap berpandangan terlalu keras dalam mengkritik Orde Baru.

Mereka berdua kemudian mendirikan radio secara mandiri, yakni Radio Dakwah Islamiyah Solo pada 1970 dengan melibatkan Abdullah Thufail. Karena dianggap terlalu kritis pada Soeharto, radio ini ditutup secara sewenang-wenang oleh militer pada 1975. Inilah yang mengakibatkan Sunkar dan Ba’asyir kemudian ditangkap dan dipenjara oleh Orde Baru. Setelah bebas, keduanya pergi ke Malaysia.

Tragedi Priok, Amir Biki, dan Abdul Qadir Jaelani

Dari sekian pembungkaman tadi, yang paling memakan korban tentu saja Peristiwa Tanjung Priok, yang makin hari makin ingin dilupakan.

Menurut laporan KontraS, peristiwa bermula dari tindakan Sersan Hermanu, anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koja, di Mushala Assa’adah. Ia menyerukan agar poster dan pamflet bergambar yang berisi kecaman kepada pemerintah dicopot dari dinding mushala pada 7 September 1984.

Esoknya, Hermanu datang lagi bersama seorang  kawannya, S. Samin. Dia mencoba melepas pamflet dan poster yang menempel. Karena tak terlepas, air comberan pun digunakan untuk menutupi poster dan pamflet itu. Beredar cerita, Hermanu masuk Mushalla tanpa melepas sepatu. Karena diprotes jamaah, Hermanu pamer pistol.

Tanggal 10 September, Hermanu pun dipertemukan dengan pengurus RW, setelah nyaris diserang warga. Syarifudin Rambe dan Sofwan Sulaeman berhasil menghalangi warga yang hendak menyerang itu. Di hadapan RW, Hermanu yang diminta meminta maaf enggan meminta maaf karena menurutnya dia sedang bertugas.

Ketika pembicaraan berlangsung, seseorang muncul dan berteriak,“bunuh saja, kalau tidak dapat orangnya, bakar saja motornya.” Ketika sepeda motor Hermanu diarak dan hendak dibakar, orang yang meneriakkan hal itu justru menghilang dan hingga kini tidak diketahui siapa orang tersebut.

Karena peristiwa itulah maka M. Noor, Syarifudin Rambe, Syafwan Sulaeman dan Ahmad Sahi pun ditangkap. Mereka ditahan di Markas Kodim 050231.

Warga pun berusaha menuntut pembebasan mereka melalui Amir Biki. Pada 12 september 1984, jam 10.00 Amir Biki mendatangi Laksusda Jaya atas undangan resmi Mayor Jenderal Try Soetrisno. Pertemuan sekitar dua jam dan membicarakan kebijakan asas tunggal Pancasila dan situasi di Tanjung Priok, dan tentu saja soal empat warga Tanjung Priok yang ditahan.

Malamnya, sekitar pukul 20.00 diadakan pengajian di Jalan Sindang. Massa yang hadir hingga  memenuhi gang di sekitarnya. Penceramah menyinggung peristiwa di mushalaa As-Sa’adah dan penangkapan empat orang warga.

Amir Biki hadir. Dia pun memberi ultimatum kepada aparat agar melepaskan keempat jamaah yang ditahan dan segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23.00 WIB. Amir Biki sempat menelepon aparat Kodim 0502 untuk menyampaikan tuntutannya, jika tidak massa akan mendatangi Makodim untuk membebaskan empat orang tersebut.

Karena hingga pukul 23.00 keempat warga Tanjung Priok belum juga dibebaskan, massa bergerak. Amir Biki membagi massa menjadi dua kelompok. Satu kelompok bergerak menuju Kodim 0502, satu kelompok ke Polsek Koja. Apa yang terjadi kemudian adalah bentrok tak seimbang dengan para aparat bersenjata.

Jumlah korban yang tewas pun lalu beragam. Menurut pemerintah, dalam laporan resminya yang diwakili Panglima ABRI, Jenderal L. B. Moerdani, menyebut hanya  18 orang tewas dan luka-luka 53 orang. Menurut hasil investigasi tim pencari fakta, SONTAK (SOlidaritas Nasional untuk peristiwa TAnjung prioK), diperkirakan 400 orang tewas, belum terhitung yang luka-luka dan cacat. Menurut Komnas HAM,  24 orang tewas dan 55 orang terluka.

Di antara yang tewas itu terdapat Amir Biki juga. Setelahnya orang-orang macam  AM Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Noor, Oesmany Al Hamidy dan Abdul Qodir Jaelani pun juga ditangkap. Mereka-mereka dituduh sebagai penggerak peristiwa Tanjung Priok.  Abdul Qodir Jaelani adalah tokoh Islam yang dihormati di kalangan masyarakat Betawi. Ia menjadi pengajar di kampus Perguruan Tinggi Dakwah Islam. Abdul Qodir kelak mendirikan Partai Bulan Bintang setelah 1998. (ISNU)

Sumber: Muslimoderat

No Responses

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: